Dalam yang menguasai ranah sipil dan politik

Dalam upaya mencapai tujuan dan melindungi segenap
masyarakat di dalamnya, sebuah negara membutuhkan perangkat sipil dan militer.
Baik dalam negara yang demokratis maupun otoriter, kedua unsur ini harus diatur
dalam pola hubungan yang ideal agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing secara optimal. Sejatinya hubungan antara sipil dan militer yang
harmonis dalam sebuah negara merupakan salah satu hal yang penting dalam
berlangsungnya sebuah negara, karena hal ini akan sangat menentukan tingkat
ketahanan sebuah negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing unsur
saling membutuhkan satu sama lain demi mencapai tujuan dan mengoptimalkan
fungsinya. Unsur sipil yang membutuhkan perlindungan dari militer agar dapat
menjalankan fungsinya tanpa rasa takut atas ancaman yang datang dari luar, dan
unsur militer yang membutuhkan dukungan dari aparatur sipil berupa kebijakan
atas alokasi penganggaran militer guna memaksimalkan kemampuan menangkal
ancaman dan serangan dari luar.

            Hubungan
saling ketergantungan antara sipil-militer ini membuat keduanya tidak bisa
berdiri sendiri, meskipun dalam banyak kasus, salah satu unsur bisa sangat
mendominasi atas unsur lainnya. Kecenderungan untuk mendominasi dapat muncul
atas dorongan kekuasaan dan juga kepentingan dari penguasa itu sendiri. Dalam
negara yang lebih demokratis, kecenderungan kontrol sipil yang kuat atas
militer membuat sipil cenderung lebih mendominasi dan menghindarkan militer
dari ranah politik. Sedangkan  dalam
negara yang cenderung otoriter terutama dalam rezim junta militer, tentu
keputusan-keputusan politik yang diambil akan lebih didominasi oleh pihak
militer.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Seperti
yang terjadi di Negara Kepulauan Fiji, bagaimana hubungan antara sipil-militer
yang begitu panas mempengaruhi bagaimana perpindahan kekuasaan di negara
tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendudukan Inggris disana
yang seiring dengan pendudukannya di negara kepulauan tersebut, banyak
mengirimkan tenaga kerja kasar asal India dan Pakistan ke negara yang terdiri dari
lebih 300 pulau ini. Mayoritas dari mereka dipusatkan pada beberapa pulau besar
pusat pemerintahan Inggris di Fiji. Dan inilah yang melatarbelakangi mengapa
hingga kini banyak penduduk Fiji yang berdarah India atau Pakistan. Pada tahap
selanjutya, faktor kesejarahan ini juga sangat mempengaruhi kehidupan sosial
politik negara Fiji, bagaimana tidak, konflik horizontal beberapa kali pecah di
negara yang beribukota di Suva ini. Sentimen etnis asli Fiji terhadap etnis berdarah
keturunan India dan Pakistan yang menguasai ranah sipil dan politik menjadi
penyebabnya utamanya.

            Meskipun
telah berubah bentuk menjadi sebuah republik, namun hal ini tidak menjadi
jaminan bahwa krisis politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara
sipil-militer berakhir. Memburuknya kondisi ekonomi dan politik akibat kudeta
yang terjadi membuat dorongan untuk membuat ‘militer kembali ke barak’ semakin
menguat. Meskipun latar belakang sejarah negara ini membuktikan bahwa hubungan
sipil-militer yang ada di Negara Kepulauan Fiji cukup kompleks dan tidak
terlepas dari pengaruh pendudukan bangsa kolonial serta sentimen etnis yang
berkuasa. Oleh karena itu, munculnya tentara bayangan dalam tubuh sipil di
negara ini menjadi sebuah fenomena yang dapat dianalisis bagaimana pengaruh
militer dalam ranah sipil akan berdampak pada keputusan-keputusan politik dan mempengaruhi
aspek kenegaraan lainnya.

 

Thesis Statement

            Militer
dalam tubuh sipil di sebuah negara berpotensi menjadi ancaman bagi hubungan
sipil-militer di negara demokratis. Biasnya batasan ranah sipil dan militer ini
dapat menyebabkan konflik yang berujung pada krisis politik dan ekonomi negara
yang bersangkutan.

LANDASAN TEORI

Teori Sipil dan
Militer

            Secara
umum, sipil didefinisikan sebagai masyarakat yang berada di luar angkatan
bersenjata di suatu negara. Elliot A. Cohen menggambarkan bagaimana yang
termasuk ke dalam kategori sipil ialah masyarakat umum, lembaga pemerintah dan
swasta, para politisi serta negarawan dan tidak terlibat dalam aktifitas
militer (Cohen, 1999). Oleh karena itu
dapat dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam istilah sipil ialah setiap
individu maupun institusi baik itu negara maupun swasta yang berada di luar
struktur organisasi militer sebuah negara.

            Sedangkan
militer, yang berasal dari Bahasa Inggris’military’,
yaitu ‘the soldiers; the army, the armed
forces’, yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti prajurit atau
angkatan  bersenjata (Hornby, 1974). Sejalan dengan hal
tersebut Cohen (Civil
Military Relation in The Contemporary World, 1999) mendefinisikan
militer sebagai individu maupun lembaga yang menjalankan fungsi sebagai
angkatan bersenjata yang terlepas dari urusan-urusan politik. Melalui  perbedaan dan batasan ranah sipil dan
militer, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya, pihak sipil dan
militer memiliki ruang lingkup yang jelas berbeda satu sama lain.

 

Profesionalisme
Militer

            Merujuk
pada teori profesionalisme militer yang dikemukakan oleh Huntington, ia berpandangan
bahwa prasyarat adanya profesionalisme militer adalah tidak adanya intervensi
militer dalam urusan sipil atau politik. Lebih spesifiknya, Huntington (1957, p. 125) menjelaskan tentang
tiga aspek yang menjadi fokus dalam profesionalisme militer, antara lain:

·        
Expertise (Keahlian),
dalam hal ini keahlian seorang militer adalah pengetahuan dan keterampilan yang
didapatkan sesuai bidangnya, yang membuat ia memiliki keahlian militer dan
membedakannya dengan masyarakat sipil

·        
Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial), dalam hal ini militer
memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan fungsinya
yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara dari setiap ancaman

·        
Corporateness
(Institusi/Lembaga), dalam hal ini meliputi loyalitas dan kesadaran bahwa
militer merupakan sebuah institusi atau lembaga yang melahirkan konsekuensi
adanya profesionalisme kerja mereka.

            Ketiga
aspek tersebut Huntington menyebutnya sebagai ‘military mind’, yakni sebagai bentuk pengakuan seorang militer
profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Dan membawa konsekuensi
bahwa militer yang melakukan intervensi terhadap urusan-urusan politik pada
hakikatnya telah melanggar etika profesional militer sendiri. Bahkan Huntington
berani mengatakan bahwa perilaku tersebut telah menandakan adanya kemunduran
politik dan masyarakat yang ‘pretorian’ (Huntington, Political Order in
Changing Societies, 1968, p. 124).

Hubungan Sipil-Militer

            Perkembangan
studi tentang hubungan sipil-militer tidak melihat apakah negara tersebut
demokratis atau tidak, karena secara umum studi ini menggambarkan bagaimana
pola hubungan antara ranah sipil dan militer yang berkaitan dengan kontrol atas
militer guna menunjang proses demokratisasi. Studi ini juga tidak hanya
membahas bagaimana pola hubungan dan interaksi antar kedua unsur, namun
membahas tentang batasan unsur militer untuk masuk ke dalam ranah dan
putusan-putusan politik yang berada dalam lingkup sipil.

            Huntington
menjelaskan lebih lanjut mengenai teori agensi hubungan sipil militer yang
berisi kecenderungan kontrol sipil subjektif sampai ke kontrol sipil objektif.
Fokus hubungan sipil-militer lebih mengacu pada pola hubungan otoritas sipil
politik dengan senior elit militer yang mana hal ini akan berpengaruh pada pola
hubungan aparatur di bawahnya. David Benet (The Trinity:
A New Approach To Civil-Military Relations, 2007) dalam tesisnya
menjelaskan bahwa pemerintahan demokratis yang stabil akan mustahil terjadi
tanpa kontrol sipil atas militer di dalamnya. Militer yang sejak awal
didirikannya sebagai instrument yang kokoh dan keras pada dasarnya harus
dibatasi ruang lingkupnya agar tidak dijadikan alat politis yang kemudian akan
menimbulkan gejolak dalam pemerintahan.

 

Kontrol Sipil atas
Militer

            Kontrol
sipil terhadap militer merupakan salah satu fokus utama dalam studi hubungan
sipil-militer. Dalam bahasan ini, terdapat dua jenis kontrol sipil, yakni subjective civilian control dan objective civilian control. Dalam kontrol
sipil subjektif, peran sipil menjadi sangat dominan dan kekuasaan sipil dapat
memandu dan mengarahkan arah kebijakan negara tentang keamanan dan pertahanan
sesuai dengan putusan politik negara. Sedangkan dalam kontrol sipil objektif,
yang menjadi fokus utama adalah pengoptimalan profesionalisme militer untuk
menjalankan fungsinya dan meminimalisir intervensi dalam ranah politik.

            Huntington
sendiri lebih menekankan bahwa kontrol sipil objektif jauh lebih efektif dan
efisien dibandingkan kontrol sipil subjektif (1957). Menurutnya, dengan
memaksimalkan profesionalisme militer, keseimbangan antara kekuatan militer dan
ideologi ‘military mind’ akan
berdampak positif pada proses demokratisasi di sebuah negara. Dan singkatnya,
kontrol sipil objektif membuat militer ‘memiliterkan’ dirinya sendiri dalam
upaya menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya
menjaga dan melindungi masyarakat.

ARGUMENTASI

Sejak 10 Oktober 
1874, Inggris datang ke Kepulauan Fiji dan sejak saat itulah Fiji masuk
ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris hingga akhirnya baru diberikan hak
atas kemerdekaan nya secara penuh pada tahun 1970 dan secara otomatis menjadi
anggota negara persemakmuran. Seiring dengan pendudukannya di Kepulauan Fiji,
Inggris pada saat itu masif mengirimkan tenaga kerja kasar asal India dan
Pakistan ke negara yang terdiri dari lebih 300 pulau ini. Kebanyakan dari
mereka dipusatkan di beberapa pulau besar pusat pemerintahan Inggris di Fiji. Hal
inilah yang melatarbelakangi mengapa hingga kini banyak penduduk Fiji yang
berdarah keturunan India atau Pakistan. Dimana pada tahap selanjutya, faktor
kesejarahan ini pula yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial politik negara
Fiji, bagaimana tidak, konflik horizontal beberapa kali pecah di negara yang
beribukota di Suva ini.

            Banyaknya
konflik yang terjadi ini pada fase yang lebih ekstrem terbukti melahirkan
beberapa kudeta terhadap pemerintahnya. Kudeta ini dimulai sekitar tahun 1987
dimana terjadi pengambilalihan kekuasaan secara paksa yang dilakukan oleh
militer yang sejak awal tidak pernah setuju bahwasannya pemerintahan akan di
dominasi oleh orang-orang keturunan dan bukan bangsa pribumi (Komandoko,
2010).
Pada tahun yang bersamaan pula, militer menjelma menjadi basis kekuatan yang
sangat besar di Fiji, inilah mengapa pihak militer Fiji pada saat itu mampu
melancarkan kudeta terhadap pemerintah atas ketidaksetujuannya terhadap
dominasi tokoh-tokoh keturunan dalam pemerintahan Negara Kepulauan Fiji. Mereka
beralasan bahwa apabila terjadi dominasi oleh masyarakat keturunan dalam bidang
politik, maka akan rentan terjadi diskriminasi terhadap penduduk asli Fiji yang
sudah lama menetap di tanah Fiji tersebut.

            Akibat
dari kudeta ini menyebabkan bentuk negara di Fiji berubah menjadi republik dari
sebelumnya sebagai anggota persemakmuran Inggris. Namun, setelah menjadi
republik Fiji tetap mengakui ratu Elizabeth sebagai ratu Fiji (Foong & Bee). Konstitusi yang
berlaku hingga saat ini adalah konstitusi 1997 yang merupakan amandemen dari
konstitusi 1990. Dalam konstitusi 1997 nama negara dari “Sovereign Demokratic
Republic of Fiji” menjadi “Republic of The Fiji Island”.

            Dalam
sejarahnya kontemporernya, terhitung sudah empat kali Negara Kepulauan Fiji
mengalami kudeta kekuasaan, yang mana tiga diantaranya dilakukan oleh pihak
militer. Secara umum, kudeta-kudeta politik ini terjadi atas dasar konflik
politik antara masyarakat sipil dengan militer yang akarnya berasal dari
sentimen politik identitas berupa kecemburuan etnis dan pengaruhnya dalam
bidang politik negara. Yang pada awalnya masalah bermula tentang sengketa tanah
sipil, namun kemudian dipolitisasi dan berujung pada konflik politik vertikal
yang mengakibatkan terjadinya rivalitas antar etnis dalam memperebutkan
kekuasaan yang dilembagakan dalam tubuh militer dan otoritas sipil.

            Meskipun
tidak dapat dipungkiri, bahwa dominasi warga keturunan Indo-Fiji begitu terasa
dalam tubuh aparatur sipil dan pemerintahan Fiji dan menekan institusi militer
yang mayoritas berisi warga asli Fiji. Dibuktikan dengan pemotongan alokasi
anggaran militer yang menambah kekecewaan pihak militer terutama para perwira
tinggi mereka, belum lagi disusul oleh memburuknya situasi sosial, politik,
ekonomi domestik Fiji dikarenakan maraknya kasus korupsi yang menimpa aparatur
negara nya (Manwaring). Dan secara umum hal
ini dapat diidentifikasi sebagai kegagalan pemerintah sipil Kepulauan Fiji
dalam membangun good governance yang
mana kredibilitas aparatur sipil negara tidak mampu menciptakan situasi dan
kondisi politik dan ekonomi yang kondusif ditambah dengan intervensi pihak
militer yang terakumulasi lewat sentimen dan kecemburuan etnis tertentu membuat
kudeta-kudeta pemerintahan yang terjadi tidak terhindarkan.

            Tidak
terkecuali dalam rezim militer, kredibilitas yang gagal dibangun oleh
pemerintahan militer membuat legitimasi yang dimiliki menjadi lemah dan
berpotensi menimbulkan kudeta-kudeta lainnya. Dorongan pihak militer yang kuat
untuk menggulingkan rezim pemerintahan yang sah menjadi bukti bagaimana belum
adanya pembagian atau batasan ranah sipil dan militer di Negara Kepulauan Fiji
yang membuat terjadinya disintegrasi dan sulit tercapainya good governance. Kontrol sipil atas militer yang cenderung lemah
menjadi faktor utama penyebab tidak harmonisnya hubungan antara elemen sipil
dan militer di negara tersebut.

            Dari
segi kontrol sipil subjektif, pemerintahan sipil Fiji tidak memiliki power dan posisi tawar yang tinggi
dihadapan institusi militer. Belum lagi ditambah dengan sentimen dan
kecemburuan etnis asli Fiji terhadap etnis Indo-Fiji yang mayoritas berada
dalam otoritas sipil menjadi faktor pendorong yang menyebabkan tingkat ketidakpuasan
etnis asli Fiji terhadap kredibilitas kinerja pemerintahan sipil menjadi sangat
menentukan terjadinya kudeta. Dalam situasi sosial dan politik yang tidak
stabil ini, rivalitas yang terjadi akan mudah menjadi pemicu tindakan rasialis
yang pada ujungnya akan  mengakibatkan
tindak kekerasan, kriminalitas, bahkan kudeta (Uncertainty
and Fear in Our Land: Fiji’s Road to Military Coup, 2006).

PENUTUP

Kesimpulan

            Dapat
diketahui bahwa Negara Kepulauan Fiji memiliki sejarah panjang dalam pola
hubungan sipil-militer negaranya. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang
terjadi bukan hanya soal pola interaksi antara dua elemen tersebut, melainkan
aspek sejarah dan sentimen etnis dalam tubuh otoritas sipil dan institusi
militer yang membuat kudeta atas kekuasaan yang sah dapat terjadi berkali-kali.
Kontrol sipil atas institusi militer yang lemah menjadi penyebab utamanya,
meskipun Fiji berbentuk republik, namun kudeta militer yang terjadi menjadi
bukti bahwa legitimasi atas otoritas sipil masih inferior dibanding kekuatan
militer yang beberapa kali mengambil alih kekuasaan. Profesionalisme militer
Fiji pun mendapat sorotan tajam dimana dalam struktur institusinya, selalu
menyimpang dari etika profesionalnya dan memilih untuk mengintervensi keputusan
politik yang diambil. Perlu adanya pola hubungan sipil-militer yang baik dimana
di dalamnya terdapat relasi dan kontrol sipil atas militer negara Kepulauan
Fiji agar tidak terjadinya bias dalam batasan ranah sipil dan militer di negara
Fiji.

            Jadi, dapat
disimpulkan bahwa studi tentang hubungan sipil-militer bukan hanya terkait
dengan pola interaksi diantara keduanya, melainkan juga membahas tentang
bagaimana kontrol sipil atas kekuatan militer yang sejatinya bersifat kokoh dan
keras sejak awal. Namun dalam studi Negara Kepulauan Fiji, dapat dipahami bahwa
latar belakang kesejarahan dan sentimen etnis bisa saja mempengaruhi pola
pemerintahan sipil yang terjadi di dalamnya.